online-poker.me Sejarah tentang PKI, Partai Komunis Indonesia( PKI) buat kejutan dengan meraup 16, 4 persen suara nasional dalam Pemilu 1955. Itu mengantarnya jadi urutan keempat dalam pemilu. 39 kadernya sukses melenggang ke DPR serta 80 wakilnya bisa sofa di majelis Konstituante. Sementara itu, citra partai itu pernah sirna gara- gara Kejadian Madiun 1948.

Kunci keberhasilan PKI dikala itu merupakan relasinya yang kokoh dengan massa pangkal rumput di perdesaan. Sejarah tentang PKI dengan cerdik mempersiapkan modul kampanye yang disesuaikan dengan konteks perdesaan serta kota besar. Di perkotaan, PKI memainkan isu kemiskinan serta cengkraman asing atas perekonomian. Sedangkan di aras perdesaan, paling utama yang dekat dengan perkebunan, isu agraria jadi jualan utama.

Strategi kampanye yang fleksibel itu kembali diterapkan PKI dalam Pemilu DPRD 1957. Kali ini, PKI menggunakan pesan- pesan antikorupsi selaku modul kampanyenya. Dipa Nusantara Aidit, misalnya, mendengungkan pesan- pesan antikorupsi kala berkampanye di Blitar, Jawa Timur, pada 26 Juli 1957. Sebagaimana dilansir Bintang Timur( 29 Juli 1957), Pimpinan PKI itu berjanji hendak mencopot peran wakil- wakil PKI di DPR ataupun DPD bila terindikasi melaksanakan korupsi. Mereka pula bakal dipecat dari partai bila teruji merugikan rakyat. Bagi Aidit, seluruh partai semestinya berlagak tegas terhadap koruptor.

Perilaku antikorupsi merupakan kunci untuk sehatnya dunia politik serta perkembangan demokrasi Indonesia. Faishal Hilmy Maulida dalam Sejarah Pemilu yang Dihilangkan, Pemilihan Universal dalam Politik Indonesia Tahun 1950- an( 2020, hlm. 105) berkomentar, narasi antikorupsi yang digaungkan Aidit itu pula dapat dibaca selaku metode memojokkan lawan- lawan politik PKI.

Kala itu, sebagian kader PNI, PSI, Masjumi, serta NU memanglah dikabarkan tersandung permasalahan korupsi. Zainul Arifin dari NU merupakan salah satu contohnya. Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945- 1967: Mengarah Dwifungsi ABRI menerangkan, Zainul merupakan tokoh politik awal yang tertangkap melaksanakan korupsi. Wakil pimpinan DPR itu setelah itu dikenakan tahanan kota di Bandung. Tokoh PSI Sumitro Djojohadikusumo pula pernah dituduh melaksanakan korupsi pada 1957.

Ia pernah 2 kali cek, tetapi permasalahannya tidak tuntas sebab ia tidak mendatangi pengecekan ketiga. Setahun setelah itu, ia dikenal bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia( PRRI) di Sumatra. Kasus- kasus semacam itu cerah membuat citra sebagian partai tercoreng. Sedangkan itu, PKI aman- aman saja sebab nisbi tidak terdapat kadernya yang tersandung permasalahan korupsi. Bagi Daniel Lev dalam The Transition to Guided Democracy 1957- 1959( 1966, hlm. 87), PKI lebih pas bila dikatakan tidak memperoleh kesempatan buat melaksanakan korupsi pkv games.

PKI pula mengkritik partai- partai rivalnya yang senantiasa mempertahankan keanggotaan kadernya yang tersangkut permasalahan korupsi. Sebagian partai beralasan, kasus- kasus mereka belum tuntas di majelis hukum. Apalagi, terdapat pula partai yang malah membela pimpinannya yang didakwa melaksanakan korupsi. Kondisi demikian ini mempermudah Sejarah tentang PKI buat menggiring isu kalau partai- partai ini merupakan“ partainya kalangan koruptor” yang merugikan rakyat( Haluan, 11 September 1957).

Rusak Kongsi PNI- PKI Suluh Indonesia( 1 Agustus 1957) mengabarkan, propaganda PKI yang menyudutkan itu menemukan kecaman keras dari PNI. Tokoh PNI Subagio Reksodipuro, misalnya, mengancam kampanye itu selaku fitnah.“ Tuduhan‘ partai korup’ ini bertabiat provokatif serta sangat disesalkan masyarakat marhaenis,” ucap Subagio. Kegeraman PNI terus menjadi memuncak kala Sejarah tentang PKI sukses menang di daerah- daerah yang jadi basis suara partai marhaenis itu. Haluan( 4 September 1957) memberitakan, PNI Jawa Tengah‘ menalak 3’ ikatan kerja samanya dengan PKI.

Perihal itu diumumkan langsung oleh Juru Bicara PNI Jawa Tengah Martosuwito dalam Konferensi Wilayah PNI pada 31 Agustus- 1 September 1957 di Semarang. Apalagi di Jawa Barat serta Sumatera Selatan, PNI mulai menjalakan komunikasi dengan Masjumi buat melawan dominasi PKI.

PNI pula menginstruksikan kadernya di DPRD buat tidak lagi bekerja sama dengan PKI( Keng Po, 13 Agustus 1957; Pedoman, 14 Oktober 1957). Marahnya PNI atas kampanye ofensif Sejarah tentang PKI itu ditanggapi dingin oleh Aidit. Baginya, tidak sepatutnya PNI apriori terhadap PKI, terlebih terhadap kemenangan absolut PKI di kantong- kantong suara PNI. PKI pula senantiasa bersedia merundingkan kerja sama yang silih menguntungkan di antara partai- partai blok demokratis pendukung konsepsi Presiden Sukarno.“

Sepanjang PNI senantiasa melaksanakan politik anti- kolonialisme serta demokratis, PKI senantiasa hendak menyokong kabinet PNI, meski seandainya PNI berkata tidak ingin berkolaborasi dengan Sejarah tentang PKI, namun jika PNI menempuh jalan politik anti- demokratis serta anti- rakyat semacam dikala PNI menyokong kabinet Sukiman, dengan sayang sekali hingga PKI tidak bisa jadi menyokongnya,” tulis Aidit dalam D. N. Aidit Opsi Tulisan Jilid 2( 1960, hlm. 305).

Polemik Dana Pemilu di Nganjuk Tidak cuma sebatas jargon, sepanjang dekade 1950- an, PKI pula proaktif menyuarakan perilakunya terhadap sikap korup. Pada 15 Juni 1954, Seksi Comite( Secom) PKI Nganjuk memberi tahu dugaan penyalahgunaan anggaran persiapan penyelenggaraan pemilu. PKI Nganjuk menengarai Pemerintah Wilayah Nganjuk menyalahgunakan dana itu buat membeli padi.

Peristiwa ini terangkum dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negeri Kabinet Perdana Menteri, jilid II: No 1114. Dokumen ini muat statment Secom Sejarah tentang PKI fNganjuk tentang kesusahan Panitia Pemungutan Suara( PPS) serta Panitia Pemilihan Kabupaten( PPK) menuntaskan pekerjaan teknis persiapan pemilu gara- gara ketiadaan dana. Pemerintah sudah menganggarkan Rp75. 000 buat keperluan operasional PPK, PPS, serta sebagian buat Panitia Registrasi Pemilih( PPP).

Tetapi, Bupati Nganjuk K. I. Soeroso Atmohadiredjo yang sekalian Pimpinan PPK Nganjuk malah meminjamkan dana itu buat pembelian padi. Secom PKI Nganjuk langsung bereaksi atas peristiwa itu. Tasmidjan atas nama Sekretariat Secom PKI Nganjuk menarangkan kalau aksi Bupati Soeroso itu tidak dapat dibenarkan. Ia pula menekan biar duit Rp75. 000 itu lekas dikembalikan serta berikutnya digunakan cocok ketentuan- ketentuan yang terdapat. Tidak cuma itu, Secom PKI Nganjuk pula mengimbau supaya penyalahgunaan anggaran semacam itu jangan hingga terulang kembali.